Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan: terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi APEKSI sebagai asosiasi yang menaungi seluruh pemerintah kota di Indonesia. 

Pertama, APEKSI harus mampu memperkecil disparitas antar kota di Indonesia yang memiliki karakteristik dan potensi sangat beragam. Kedua, APEKSI diharapkan dapat berperan sebagai jembatan antara para pemangku kepentingan lintas sektor, baik dalam aspek pembangunan di tingkat kota, nasional, maupun global. Ketiga, APEKSI harus menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi pemerintah kota dari 98 anggota APEKSI, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang selaras dengan amanat konstitusi. 

“Tugas kita bersama, bagaimana keberhasilan yang dicapai satu kota dapat menginspirasi dan menular ke kota lain,” kata Eri dalam acara Rembug Fiskal Fiskal “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka” di Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rembug Fiskal “PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka” yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama tentang tantangan dan praktik baik pengelolaan PAD di tingkat kota. 

Melalui kegiatan ini, berbagai pemerintah kota anggota APEKSI berbagi pengalaman dan strategi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah—mulai dari inovasi digital, reformasi kelembagaan, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak PAD. Acara ini juga didukung PT. SMI dan PT. PII juga akan berbagi mengenai kemitraan.

Wali Kota MalangWahyu Hidayat selaku tuan rumah sekaligus Ketua Komisariat Wilayah IV APEKSI, dalam sambutannya juga menegaskan bahwa PAD bukan hanya soal pendapatan, tapi juga soal kemandirian, kreativitas, dan ketangguhan daerah dalam membiayai pembangunan kotanya sendiri

Rembug Fiskal tahun ini dirancang sebagai ruang belajar bersama antarkota. Melalui sesi diskusi panel, para peserta dari Bapenda/BPKAD, BKAD, Bappeda, Setda, hingga BUMD saling bertukar pengalaman dalam menggali potensi lokal untuk memperkuat PAD. Pelaksanaan rembug ini tidak berdiri sendiri, ia menjadi bagian dari perjalanan mengkaji, membicarakan, dan mendokumentasikan pengalaman kota-kota anggota APEKSI di rentang tahun 2022-2024. Semuanya terekam dalam buku praktik baik.

Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah peluncuran seri praktik baik dengan judul yang sama yaitu PAD Kota Kita: Bukan Sekadar Angka. Buku ini memotret berbagai strategi pengelolaan dan peningkatan PAD di sejumlah kota anggota APEKSI dalam empat klaster besar yaitu inovasi digital, reformasi kelembagaan, pemanfaatan aset, pengelolaan kekayaan daerah, dan secara spesifik juga menyoroti kota-kota dengan basis fiskal rendah namun progresif dalam klaster tambahan yang dinamakan klaster kota dengan lompatan besar. Buku ini diharapkan menjadi rujukan bersama bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Di tengah dinamika fiskal, kekuatan sejati tiap kota terletak pada kemampuan pemerintah kota mengoptimalkan wilayah kendali internal, yaitu PAD. Kota tidak hanya menuntut hak fiskal mereka seperti DBH, DAU, DAK, serta insentif daerah, tetapi terus berbenah agar setiap rupiah yang dikelola menjadi instrumen kesejahteraan publik yang nyata. Melalui buku ini, kami ingin mengabadikan pengalaman-pengalaman berharga kota-kota untuk bertahan dan berinovasi agar bisa menjadi inspirasi lintas kota,” ungkap Alwis Rustam, Direktur Eksekutif APEKSI.