Barelang Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

LAINNYA

Jun 05 2025, 15.30

Kementerian Transmigrasi terus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi strategis nasional. Salah satu fokus utama adalah pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang yang merupakan bagian dari program transformasi transmigrasi nasional.

Kementerian Transmigrasi menegaskan pentingnya sinergi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, termasuk BP Batam dan TNI, untuk mempercepat realisasi pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kepulauan Riau

“Transmigrasi saat ini tidak lagi semata-mata soal perpindahan penduduk, melainkan tentang menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menteri Iftitah dalam keterangan tertulis.

Pemerintah menargetkan pembangunan 350 unit rumah transmigran dan satu sekolah dasar di kawasan Tanjung Banun pada tahun 2025. Sebelumnya, telah dibangun 300 unit rumah, dan pembangunan tahap ini akan melengkapi infrastruktur dasar permukiman di kawasan tersebut. Kerja sama pembangunan akan dilakukan secara swakelola bersama TNI dan didukung pemerintah daerah.

Selain perumahan dan pendidikan, pembangunan fasilitas lainnya juga direncanakan, seperti ruang terbuka hijau, sarana olahraga, tambatan perahu, serta mess bagi Tim Ekspedisi Transmigrasi Patriot yang akan melakukan riset dan pendampingan di kawasan.

Menteri Transmigrasi juga menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial masyarakat di tengah proses transformasi ini. Warga yang terdampak pembangunan di kawasan Rempang diberikan dua opsi: tetap tinggal sebagai masyarakat adat dengan pengakuan tanah ulayat, atau pindah secara sukarela ke Tanjung Banun dengan memperoleh tanah bersertifikat hak milik.

“Kita pastikan tidak ada relokasi paksa. Semua dilakukan secara sukarela dan dengan pendekatan kemanusiaan,” tambah Menteri Iftitah.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Transmigrasi segera menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian PUPR dan BP Batam, serta perjanjian kerja sama (PKS) dengan TNI dan Pemkot Batam. Kegiatan pembangunan akan dilakukan secara simultan mulai Juli hingga November 2025, disertai pemantauan dan evaluasi intensif.

Penulis : Amelia Agustine

Editor : Doddy Rosadi