Mendagri Instruksi ASN di Jabodetabek WFH 50%

GAYA HIDUP

Aug 24 2023, 11.02

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Inmendagri ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada rapat tentang peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek yang digelar pada 14 Agustus 2023 lalu.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 ini memuat beberapa arahan kepada sejumlah kepala daerah. Instruksi pertama adalah untuk sedapat mungkin menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan kerja dari kantor atau work from office (WFO) masing-masing 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD.

Instruksi lainnya adalah meminta pemda mengoptimalkan masyarakat menggunakan moda transportasi umum, termasuk penggunaan kendaraan yang tidak beremisi atau kendaraan listrik. Bentuk konkret dari instruksi tersebut adalah memastikan jumlah kendaraan umum sebanding dengan jumlah penggunanya, menambah rute dan titik angkut, mengatasi gangguan di jalur busway.

Kemudian, pemda diinstruksikan menyosialisasikan kebijakan pemberian kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik. Selain itu, pemda juga perlu menyosialisasikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik seperti pembebasan dari ganjil genap, prioritas parkir, dan pengurangan biaya parkir.

Selain itu, pemda diinstruksikan membuat kebijakan larangan membakar sampah secara terbuka dan mengendalikan polusi dari aktivitas konstruksi. Pemda juga diminta melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu, mengoptimalkan penanaman pohon dan tumbuhan di ruang publik hingga ruang sempit, penggunaan water curtain/green curtain, serta modifikasi cuaca melalui hujan buatan.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 itu perlu dilakukan kepala daerah di wilayah Jabodetabek, yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten serta semua bupati/wali kota se-Jabodetabek.

Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023 hingga waktu yang ditentukan kemudian berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan yang ditetapkan. Bupati, walikota harus melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan gubernur melaporkan kepada menteri dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas hasil pelaksanaan dan instruksi menteri ini secara berkala.

Penulis : Maidian Reviani

Editor : Maidian Reviani

Kesehatan Polusi udara DKI Jakarta WFH Menteri Dalam Negeri Imendagri

BERITA TERKINI

1

Kadin Indonesia Siapkan 7 Strategi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Oct 17 2024, 21.31

2

Amerika Serikat Dukung Upaya Pemerintah Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Oct 17 2024, 10.08

3

Wringinanom, Desa Wisata dengan Sejuta Keunikan di Kabupaten Malang

Oct 16 2024, 14.58

4

Survei Persepsi Petani 2024: Kedaulatan Pangan Makin Sulit Terwujud

Oct 16 2024, 08.37

5

Nilai Transaksi Trade Expo Indonesia 2024 Melampaui Target

Oct 16 2024, 06.25

RELATED ARTICLES AND VIDEOS

Kemenko Marves Berencana Tingkatkan Kualitas BBM untuk Kurangi Polusi Udara

LAINNYA

Aug 06 2024, 07.25

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara adalah dengan meningkatkan kualitas BBM.

Penyakit Akibat Polusi Udara Bebani BPJS Kesehatan hingga Rp13 Triliun Rupiah

LAINNYA

Jul 15 2024, 18.35

Penyakit pernapasan masuk ke dalam 10 besar biaya pengobatan tertinggi yang dicakup oleh BPJS Kesehatan.

Studi Ungkap Wanita Kehilangan Lebih Banyak Tahun Hidup Pasca Serangan Jantung

GAYA HIDUP

Jul 12 2024, 08.52

Wanita mengalami kehilangan harapan hidup lebih besar daripada pria, dan efeknya lebih signifikan pada mereka yang mengalami gangguan fungsi jantung setelah serangan jantung.