Jumlah penduduk usia produktif yang diproyeksikan mendekati 70% dari total populasi menjadi modal besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan bagaimana potensi bonus demografi bisa dikelola dengan baik.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

“Tentu kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa. Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial,“ jelas Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting, dengan tema “Optimalisasi Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis (25/04/2024).

Dalam dua dekade mendatang, penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa. Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi. 

Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.

“Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud. Harapannya, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera,” lanjut Wapres

Daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya. Menyadari hal ini, Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik.

Pada tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14% tahun 2024. Wapres berharap beberapa hal agar menjadi perhatian.

Pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting, agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya. 

Kedua, Wapres minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi. Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting. 

Selain itu, arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Selanjutnya, saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di Pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” tegas Wapres.