Pemerintah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Wakil Presiden Maruf Amin mengungkapkan, peluncuran RIPPP dan SIPPP menjadi momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa mendatang.

“Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama Pemerintah. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia-sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sebagaimana amanah undang-undang, Pemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041. Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua,” kata Maruf Amin dalam peluncuran RIPPP dan SIPPP di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).

Maruf Amin menambahkan, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.

Menurut dia, RIPPP Tahun 2022-2041 mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. 

“Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan tema Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif.  Desain dan kerangka perencanaan ini tentunya dapat membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang,” kata Maruf.

Wapres optimistis, percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP). 

“Keberadaan BPP menjadi berbeda dengan badan khusus Papua pada era sebelumnya karena melibatkan secara langsung perwakilan OAP dari setiap provinsi di wilayah Papua. Hal ini penting untuk memastikan agar OAP dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua,” ujar Maruf.

Wapres juga menyampaikan empat pesan bagi percepatan pembangunan Papua. 

Pertama, susun dan implementasikan desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041.

Kata Maruf, pastikan perencanaan dan penganggaran program-program ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat OAP, dan fokuskan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting, sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua. 

Kedua, optimalkan pemanfaatan SIPPP.  Menurut dia, SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, tetapi juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi. 

Ketiga, perluas pelibatan OAP dalam penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua setiap periodenya demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua. 

Keempat, pastikan proses percepatan pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.