Kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami serta mengantisipasi risiko masih perlu diperkuat. Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prakosa Grahayudiandono menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

“Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Prakosa.

Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) Dimas Syailendra Ranadireksa mengatakan, pendekatan pengurangan risiko kini menjadi elemen penting di berbagai sektor. Ini bisa dilihat pada keselamatan transportasi, keamanan digital, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga pengelolaan pangan dan penyakit tidak menular.

“Kalau di transportasi kita pakai helm dan sabuk pengaman, di kesehatan kita punya makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital kita semakin sadar soal proteksi data. Semua itu contoh sederhana pendekatan pengurangan risiko dalam kehidupan sehari-hari”, ungkap Dimas.

Di dalam konteks kesehatan publik, Dimas menjelaskan bahwa strategi serupa juga mulai digunakan dalam isu penggunaan produk tembakau, seiring upaya menurunkan prevalensi merokok global. 

“Untuk perokok dewasa yang belum bisa berhenti sepenuhnya, pendekatan pengurangan bahaya yakni dengan beralih dari rokok ke produk tembakau alternatif yang tidak melalui proses pembakaran, seperti rokok elektronik dan produk tembakau dipanaskan, dapat menjadi salah satu opsi transisi yang secara ilmiah terbukti dapat mengurangi faktor risiko kesehatan. Ini bukan menggantikan upaya berhenti merokok, tapi bagian dari strategi bertahap agar risiko kesehatan dapat ditekan secara lebih realistis,” jelas Dimas.

Menurut Dimas, diskursus tentang harm reduction perlu terus dibingkai dalam konteks kesehatan publik dan tata kelola berbasis data, agar kebijakan tetap melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang pada pendekatan ilmiah. 

“Di dalam konteks kolaborasi, di dalam konteks sadar risiko, bagaimana kita membangun regulasi itu harus berbasis scientific evidence. Jadi lembaga kesehatan boleh berbeda pendapat, tapi letakkan permasalahannya di atas meja, kaji bersama, undang pentahelix atau hexahelix untuk mengukur apakah ini berisiko apa enggak,” kata Dimas.

Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” pungkas Nurma.