Angka Pernikahan Rendah, Pemerintah Jepang Manfaatkan Aplikasi Perjodohan
TEKNOLOGI DIGITAL
Mar 24 2024, 16.38
Jumlah penduduk Jepang akan mulai menyusut pada 2030. Ini karena rendahnya angka pernikahan serta kelahiran bayi di negeri Matahari Terbit itu. Pemerintah Jepang terus berupaya meningkatkan angka pernikahan, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi perjodohan.
Anggaran untuk meningkatkan angka pernikahan juga terus ditambah menjadi 2,2 juta dolar AS atau lebih dari Rp32 miliar. Pemerintah kota Tokyo bekerja sama dengan pemda sekitar seperti Saitama dan Ibaraki dalam memopulerkan aplikasi perjodohan kepada masyarakat setempat.
Mereka melakukan permainan dalam Vernal Equinox Day di mana tiga lusin laki-laki dan perempuan dikumpulkan di taman dan harus memecahkan permainan misteri sekaligus mendapatkan pasangan hidup.
"Saya ingin mencoba aplikasi baru ini. Saya mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan seorang pria yang menurut saya menarik, tetapi semua orang bergegas menghampirinya sehingga saya tidak punya kesempatan,” kata Kaori yang berpartisipasi di acara tersebut dilansir dari Reuters.
"Saya dapat mempercayai aplikasi ini jika diawasi oleh Pemerintah Kota Tokyo karena saya pikir mereka akan lebih berhati-hati dalam menangani informasi pribadi," ungkap Fujita.
Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida juga telah mengidentifikasi penurunan angka kelahiran di Jepang sebagai masalah utama yang membutuhkan tindakan dalam dekade ini. Populasi nasional telah menurun sejak puncaknya pada 2008.
Hampir sepertiga dari laki-laki di Tokyo yang berusia 50-an tahun belum pernah menikah, sementara data yang dikumpulkan oleh Recruit Holdings menunjukkan bahwa 46% laki-laki dan 30% perempuan berusia 20-an tahun di Jepang belum pernah berkencan.
"Kami mencoba untuk menciptakan titik masuk yang mudah bagi mereka yang ingin menikah tetapi tidak tahu harus ke mana atau takut untuk memulai," kata pejabat pemerintah Tokyo, Asako Suyama, yang memimpin layanan dukungan pernikahan di kota tersebut.
Aplikasi baru ini, yang akan tersedia bagi mereka yang tinggal, bekerja atau belajar di Tokyo, juga akan membutuhkan bukti pendapatan.