Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penyederhanaan prosedur dalam sertifikasi halal, untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Menurut Zulkifli, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Namun, berbagai hambatan birokrasi masih menjadi kendala dalam pengembangan sektor ini.

“Pengurusan yang berbelit-belit, yang berputar-putar, yang rumit, seharusnya sekarang bisa disederhanakan dengan teknologi,” kata Zulkifli pada acara Kumparan Halal Forum 2025, Selasa (27/5/25).

Ia mengungkapkan, dulu saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, banyak negara lain menyampaikan keluhan terkait sertifikasi halal Indonesia yang dinilai berbelit-belit.

“Sebenarnya bukan halangan, tapi memang prosedurnya yang belum efisien. Padahal birokrasi sedang kita perbaiki,” jelas Zulkifli.

Ia menekankan bahwa kesuksesan reformasi justru terletak pada kesederhanaan kebijakan. Zulkifli mencontohkan pengalamannya dalam menyederhanakan proses distribusi pupuk bagi petani.

“Benar itu sederhana. Kalau petani harus tanda tangan 600 kali hanya untuk ambil pupuk, kapan sampai ke tangannya?” kata dia.

Dalam konteks halal, ia mendorong terbentuknya ekosistem yang kompetitif dan mudah diakses, khususnya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, proses sertifikasi halal harus dibuat kolektif agar lebih efisien.

“Kalau UMKM harus urus satu per satu, bisa tidak kelar-kelar. Maka saya buat asosiasi, supaya kalau satu dapat, semua dapat,” ungkap Zulkifli.

Ia berharap forum ini dapat menjadi titik tolak transformasi dari regulasi yang rumit, menjadi kolaborasi yang produktif dan berdampak nyata.