Aksi Strategis BPDPKS untuk Stabilisasi Harga CPO dan Kesejahteraan Petani

EKONOMI & BISNIS

Aug 08 2024, 14.48

Sektor sawit berperan besar bagi ekonomi Indonesia, di antaranya menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi.

Pengembangan industri yang berkelanjutan merupakan prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global.

Namun, sejumlah tantangan terus membayangi industri ini dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, misalnya soal produktivitas terutama dialami perkebunan rakyat. Situasi ini berimbas terhadap harga CPO yang terus turun sehingga berdampak pula kepada kesejahteraan petani.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengupayakan aksi strategis yang tak hanya menyoroti penguatan industri hilir, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani sembari mengupayakan stabilisasi harga CPO.

Director of Planning and Fund Management BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, hilirisasi industri sawit memang harus berjalan. “Tapi jangan sampai melupakan hulu,” tuturnya di sesi one on one Sustainability Action for Future Economy (SAFE) 2024 bertajuk Strengthening Sustainability to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming, Jakarta, Rabu (7/8).

BPDPKS menjalankan sejumlah program untuk mendukung implementasi good agricultural practice (GAP). Aksi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi.

Kabul menyebutkan, program yang dimaksud mencakup peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. “Kami harapkan peremajaan kebun sawit rakyat akan meningkatkan produktivitas,” tuturnya.

Peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dilakukan dengan menggunakan bibit bersertifikat. Pemerintah menyalurkan pendanaan untuk program PSR melalui BPDPKS sampai dengan juni 2024 sebesar Rp9,61 triliun dengan luas lahan 344 ribu Ha dengan pekebun 154 ribu orang. Melalui program ini, lahan dan pekebun yang diremajakan dapat menerapkan GAP.

“Para pekebun rakyatlah yang paling harus dibantu, harus difokuskan. Kalau swasta, ISPO-nya sudah 60 persen dari lahan yang ada. Maka, pekebun rakyat inilah yang harus dibantu,” ujar Kabul.

PSR merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, serta mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal.

Sementara itu, soal bantuan sarana dan prasarana diupayakan perbaikan rantai pasok melalui bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi alsintan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa mendukung penerapan GAP di perkebunan rakyat.

Dan terkait pengembangan SDM, dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Per Juni 2024, terealisasi pelatihan untuk 17.923 orang/pekebun.

Terkait sawit berkelanjuta ini, Indonesia memiliki sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), di samping sertifikasi internasional RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Keduanya berjalan dan meningkat setiap tahun, baik secara volume minyaknya maupun luas areal perkebunan.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 5,84 juta ha. Angka ini setara dengan implementasi ISPO sebesar 35,67 persen dari total tutupan sawit sebesar 16,38 juta ha. Serta ada sebanyak 1.077 pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi ISPO.

Sinergi Industri untuk Keberhasilan Hilirisasi

Pada sisi lain, terkait hilirisasi industri sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa lima pelaku di sektor sawit harus bersinergi intensif agar hilirisasi industri sawit nasional bisa berjalan dengan baik dan sukses.

“Lima pelaku tersebut adalah perkebunan sawit rakyat sebagai penyedia bahan baku, industri hilir, pemerintah, pasar dalam dan luar negeri dan lembaga keuangan,” ujar Executive Director Gapki Mukti Sardjono.

Luas area sawit nasional saat ini mencapai 16,38 juta ha, sebesar 40 persennya merupakan perkebunan rakyat. Sayangnya, produksi sawit dalam negeri, terutama dari perkebunan rakyat mengalami stagnansi selama lima tahun terakhir.

Padahal, konsumsi produk sawit justru meningkat lantaran sawit merupakan komoditas yang terpakai habis.

”Selain produk (minyak kelapa sawit) yang utama, produk sampingannya sudah banyak. Cangkangnya pun bisa dijual juga,” ungkapnya.

Volume ekspor juga semakin turun dari tahun ke tahun. Mukti mengatakan, pada 2022 angka ekspor minyak sawit (CPO) nilainya mencapai US$37 miliar, sementara pada 2023 turun menjadi US$29 miliar. ”Dahulu ekspor kita 21 persen sekarang tinggal kurang dari 10 persen,” kata dia.

Secara kuantitatif, pada 2019 ekspor dalam bentuk CPO mencapai 7,4 juta ton, kemudian pada 2022 menurun menjadi 3,4 juta ton atau tersisa 10 persen dalam bentuk bahan baku selebihnya dalam bentuk hasil refinery.

Lalu pada 2023, ekspor CPO hanya 2,6 juta ton, sementara refinery palm oil 19,7 juta ton, oleochemical sebanyak 3,8 juta ton.

Permasalahan lain yang harus dihadapi untuk mencapai hilirisasi industri sawit adalah terlalu banyaknya regulasi. Mukti mengatakan saat ini ada 37 instansi yang terlibat dalam bisnis kelapa sawit. Hal ini menyebabkan peraturan menjadi tumpang tindih.

Mukti mengungkapkan, saat ini Kementerian Agama pun ikut terlibat dalam sertifikasi halal produk CPO. Hal ini diakui Mukti cukup menjadi kendala.

Sebagai pengusaha, Mukti berharap pemerintah baru nanti dapat lebih memberikan solusi konkret terhadap kendala-kendala di industri sawit. Sebab, konsumsi diprediksi akan terus naik sementara dari segi ekspor nilainya terus menurun.

Penulis : Tim Publikasi Katadata

Editor : Doddy Rosadi