Dukung Ekosistem AI, Pemerintah Perhatikan Aspek 3P

TEKNOLOGI DIGITAL

Nov 14 2024, 10.23

Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang komprehensif. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, pemerintah memerhatikan aspek 3P dalam mendukung ekosistem AI. Tiga P tersebut adalah policy, people dan platform.

“Untuk policy pemerintah akan fokus menjembatani kesenjangan kebijakan yang memberikan kepastian hukum namun tidak membatasi potensi untuk berinovasi. Ada dua tipe policy yaitu horisonta general yang berlaku di seluruh sektor dan pendekatan vertikal yang sektoral yaitu setiap sektor bisa menghadirkan ketentuan khusus,” kata Meutya dalam acara Indosat AI Day 2024 di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Katadata menjadi official media partner di acara Indosat AI Day 2024.

Meutya menambahkan, untuk people pemerintah akan fokus mengembangkan sumber daya manusia melalui kolaborasi Komdigi dengan perguruan tinggi dan asosiasi melalui digital scholarship.

Kata Meutya, Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan SDM di bidang AI. Karena itu, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sedangkan P yang terakhir yaitu platform yang menciptakan adopsi teknologi yang berkolaborasi dengan berbagai kepentingan. Meutya menambahkan, pemerintah berharap semua pihak bisa memanfaatkan AI untuk kebaikan, memecahkan masalah sosial, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan inovasi serta mengembangkan talenta digital.

Menurut Meutya, dalam beberapa tahun terakhir AI mengalami pengembangan yang signifikan. Investasi di sektor AI naik 6 kali lipat menjadi 25 miliar dolar AS pada 2023. Selain itu, perkembangan AI juga memberikan manfaat pada sektor pekerjaan di tingkat global.

“Di negara berpendapatan tinggi, AI memberikan dampak 60 persen pekerja sedangkan di negara menengah berpengaruh terhadap 40 persen pekerja. Negara global north masih mendominasi permintaan tenaga kerja AI dipimpin Amerika Serikat dengan 1,62 persen diikuti Spanyol. Swedia, Belgia dan Belanda,” jelas Meutya.

Meutya menambahkan, tren tersebut menghadirkan peluang bagi negara global south termasuk Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada tata kelola AI.

“Sejumlah instansi pemerinyah sudah menerapkan teknologi AI. Di Ditjen Pajak sudah ada chatbox berbasis AI untuk membantu wajib pajak. Kemenkes juga sudah mengembangkan AI dalam teknologi kesehatan di bidang radiologi dan patologi,” ujar Meutya.

Meutya memastikan, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola AI yang komprehensif.

Penulis : Doddy Rosadi

Editor : Doddy Rosadi