Rencana Ditjen Pajak menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% berpotensi menambah jumlah orang setengah menganggur di Indonesia. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo mengatakan, ada salah persepsi bahwa kenaikan PPN akan berkorelasi langsung dengan peningkatan pendapatan negara.

Padahal, kata Dradjad, ada kemungkinan dengan naiknya PPN maka daya beli masyarakat menurun sehingga bisa mengurangi penerimaan pajak negara.

“Saya pribadi sebagai ekonom saya agak khawatir dengan kenaikan 12% itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita karena apalagi dengan adanya fakta bahwa kelas menengah kita menurun. Ada satu lagi fakta yang belum banyak diketahui yaitu kenapa kelas menengah kita turun kenapa kemudian kita deflasi berturu-turut itu salah satu penyebab yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur,” jelas Dradjad usai jadi pembicara di Indonesia Future Policy Dialogue yang diselenggarakan oleh Katadata Indonesia, Rabu (9/10/2024).

Dradjad menambahkan, saat ini jumlah orang  yang setengah menganggur itu ada 241 juta orang. Kata dia, orang setengah menganggur ini sudah jelas daya belinya rendah dan bisa terlempar dari kelas menengah.

“Nah kalau dipaksakan PPN 12 persen saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit, orang beli barang makin sedikit konsumsi makin sedikit ujung-ujungnya PPN nya juga akan gagal itu kekhawatiran dan saya pribadi,” ujar Dradjad.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen sedianya telah diatur di dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut kenaikan tarif PPN ini akan diberlakukan mulai1 Januari 2025.