kumparan Halal Forum 2025: Kolaborasi Lintas Sektor Bangun Ekosistem Halal
EKONOMI & BISNIS
May 30 2025, 14.22
kumparan Halal Forum 2025 resmi digelar pada Selasa, 27 Mei 2025, di ARTOTEL Mangkuluhur, Jakarta Selatan. Mengusung tema “Shaping the Future of Indonesia Halal Ecosystem”, kumparan Halal Forum 2025menjadi wadah penghubung antara pemerintah, pelaku industri, lembaga sertifikasi halal, dan akademisi untuk membahas arah dan tantangan ekosistem halal di Indonesia.
Pemimpin Redaksi kumparan Arifin Asydhad melalui sambutannya menyampaikan bahwa kumparan Halal Forum 2025 merupakan bentuk nyata komitmen kumparan untuk mendorong kemajuan industri halal Indonesia secara kolaboratif.
“Indonesia punya potensi besar menjadi pusat industri halal dunia, dan forum ini kami hadirkan sebagai ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat literasi, sertifikasi, serta posisi Indonesia di rantai pasok halal global. Sejak berdiri, kumparan telah menerbitkan konten-konten yang mendalami dinamika, tantangan, dan peluang industri halal dari berbagai perspektif, dan telah menjangkau jutaan pembaca. Ini adalah kontribusi berkelanjutan kami untuk memperkuat ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Asydhad.
Lebih lanjut, Asydhad juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri halal yang kuat, efektif, masif, inklusif, dan berkelanjutan agar mampu bersaing secara global. Salah satu pilar utama pada ekosistem ini adalah sertifikasi halal. “Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tapi bentuk transparansi yang memberi kepastian dan perlindungan bagi konsumen,” jelasnya.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di industri halal Indonesia seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Ketua Ekonomi Syariah KADIN Indonesia Angga Adinegoro.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan, kebutuhan akan produk dan layanan halal terus meningkat di Indonesia. Namun untuk menjawab potensi tersebut, diperlukan sistem yang terstandarisasi, regulasi yang inklusif, serta pemahaman menyeluruh di kalangan konsumen dan pelaku usaha.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti tantangan utama untuk mengembangkan industri halal nasional, yakni kompleksitas birokrasi dalam proses sertifikasi. Zulkifli menyebutkan bahwa hambatan tersebut bukan berasal dari prinsip halal itu sendiri, melainkan dari sistem administratif yang belum efisien. Saat ini, pemerintah terus mendorong perbaikan regulasi dengan memangkas proses yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi agar lebih sederhana dan cepat.
“Kalau kita mau maju, kita harus melakukan hal yang benar. Dan benar itu sebenarnya sederhana, apalagi dengan teknologi sekarang,” ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa isu halal kini bukan lagi semata persoalan keyakinan, melainkan telah menjadi identitas ekonomi global.
“Produk halal itu bukan lagi semata isu agama, tapi sudah menjadi isu bisnis. Amerika sekarang berlomba-lomba menciptakan produk halal. Di Tokyo, Jepang, yang dulu sulit menyediakan makanan halal, sekarang sudah jauh lebih mudah. Thailand bahkan punya ambisi besar untuk menjadi pusat kota halal terbaik. Ini bukti nyata bahwa produk halal telah menjadi fenomena ekonomi modern,” jelas Nasaruddin.
Lebih dari sekadar standar sertifikasi, Nasaruddin juga menyoroti pentingnya integritas, kejujuran, dan edukasi publik untuk membangun ekosistem halal yang tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga bermakna secara substansi. “Jangan sampai kita terjebak dalam simbolisasi semu,” tegasnya.
Pembangunan ekosistem halal yang kokoh membutuhkan lebih dari sekadar efisiensi regulasi, tetapi diperlukan pula fondasi nilai dan arah pembangunan yang komprehensif. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Rachmat Pambudy menegaskan bahwa industri halal harus dipahami tidak hanya dari sisi kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang menjunjung kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah ekonomi secara global.
“Jadi ayat tersebut mengindikasikan bahwa produk halal tidak semata-mata harus halal sesuai syariah. Namun juga harus baik, dengan terjamin mutu, kualitasnya diproduksi dengan cara yang baik, berkelanjutan, serta dikonsumsi dengan cara dan tujuan yang baik,” ujar Rachmat.
Rachmat menambahkan bahwa perluasan sektor halal kini mencakup berbagai industri seperti makanan, farmasi, kosmetik, fashion, media, hingga rekreasi. Konteks ini menempatkan penguatan branding sebagai hal krusial agar produk halal Indonesia mampu bersaing dan menembus pasar global.
Rachmat juga menyoroti nilai konsumsi masyarakat muslim global yang terus meningkat dan diproyeksi mencapai USD 3,1 triliun pada tahun 2027. Akan tetapi, nilai ekspor produk halal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara non muslim seperti Brasil, India, Amerika Serikat, dan Rusia. Oleh karena itu, penguatan kawasan industri halal, perluasan sertifikasi halal gratis (SEHATI), dan sinergi lintas kementerian perlu terus didorong. “Halal industri ini benar-benar akan menjadi engine of growth. Halal ekosistem akan menjadi new engine of growth. Kita perlu dorongan besar dalam pertumbuhan ekonomi,” pungkas Rachmat.
Mengusung konsep festival budaya interaktif, acara ini mendorong para pelaku dan peminat seni untuk turut serta dalam kompetisi tari kreasi Nusantara dan kompetisi permainan tradisional.
