40% Anak di Indonesia Alami Perundungan

GAYA HIDUP

Oct 13 2023, 16.27

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan hasil asesmen nasional tahun 2022 dimana masih ditemukan hampir 40% anak mengalami perundungan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiartha N Sitepu pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta.

Pribudiartha menjelaskan, lebih dari 30% peserta didik pernah mengalami kekerasan seksual dan lebih dari 25% mengalami hukuman fisik. Hal tersebut diungkapkan Pribudiartha pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta.

Kemudian, data Simfoni PPA juga mencatat 9.011 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 10.057 anak di sepanjang Januari hingga Oktober 2023; di mana kekerasan terhadap anak di sekolah, termasuk perundungan, meningkat, dari 7,6 persen dari total kasus kekerasan terhadap anak pada 2022 menjadi 8,7 persen.

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan, kejadian bunuh diri pada anak juga menunjukkan peningkatan. Selama Januari-September 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 10 kasus bunuh diri anak, meningkat 10 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

“Lebih memprihatinkan, 60 persen merupakan korban perundungan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan untuk kita semua,“ kata dia seperti dikutip pada Jumat (13/10/2023).

Maka dari itu, dalam upaya percepatan dan penguatan implementasi Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (PPKSP) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama sejumlah K/L terkait melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dokumen turunan upaya implementasi dan kolaboratif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi anak.

Pribudiartha mengatakan, penetapan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan adalah salah satu upaya penting yang tertuang dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, guna memastikan sistem perlindungan anak di satuan pendidikan berjalan.

“Saat ini, anak-anak kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, stres yang diterima anak-anak saat ini multidimensi, ada di ranah luring dan juga daring. Di sisi lain, kemampuan setiap anak mengelola stres atau tekanan juga berbeda. Diperlukan kepekaan orang tua, wali, pengasuh, guru, teman, dan orang-orang terdekat anak untuk memahami kondisi ini,” ujarnya.

Penulis : Maidian Reviani

Editor : Maidian Reviani

Gaya Hidup Perundungan KPPPA Kekerasan pada anak

BERITA TERKINI

1

Marchella FP Luncurkan Buku Maaf Aku Lahir ke Bumi yang Lebih Dewasa dan Matang

Dec 10 2025, 13.43

2

JAFF 20 Tahun: Rekor 30 Ribu Penonton dan Becoming Human Raih Golden Hanoman

Dec 08 2025, 15.51

3

Pacto Convex Gelar IAPCO Hosted EDGE Seminar 2025 untuk Perkuat Industri MICE di Indonesia

Dec 04 2025, 12.52

4

Color Asia Live Hadirkan Konser Westlife dengan Konsep Spektakuler di NICE PIK 2

Dec 04 2025, 06.13

5

Festival Budaya Indonesia Kembali Menggema di Negeri Dua Benua

Dec 02 2025, 21.24

RELATED ARTICLES AND VIDEOS

La Plancha, Surga Senja Bergaya Spanyol di Jantung Bali

GAYA HIDUP

Jun 18 2025, 20.36

La Plancha menyulap tepian Pantai Mesari menjadi lanskap visual yang tak bisa diabaikan.

Indonesia dan Australia Serukan Aksi Kolektif untuk Akhiri Eksploitasi Seksual Anak

LAINNYA

May 28 2025, 15.22

Kementerian PPPA telah memperkuat sistem pelaporan dan layanan darurat melalui SAPA129, serta terus mendorong penyedia layanan di daerah.

Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024: Strategi Ciptakan Migrasi Aman

LAINNYA

Jul 31 2024, 15.06

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kepolisian, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen melawan sindikat perdagangan manusia.