Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia secara geografis terletak pada persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. 

 

Tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia juga sangat kompleks dan beragam. 

Salah satu tantangan utama terhadap keberlanjutan pembangunan di Indonesia adalah tingginya potensi risiko bencana. Dikarenakan posisinya yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

 

Potensi bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi yang sangat besar sehingga menghambat laju pembangunan, serta mempengaruhi capaian-capaian yang telah diraih. Berdasarkan World Risk Index (WRI) tahun 2024, Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua setelah Filipina. 

Indeks risiko bencana WRI tersebut mengkaji tingkat kebencanaan berdasarkan komponen bahaya, tingkat terpapar, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia memerlukan penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu dari berbagai pihak dan multisektoral. 

 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia dilanda 3.472 kasus bencana alam pada 2024. Tingginya frekuensi kasus bencana alam menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi dan mitigasi bencana alam.

 

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dengan menuangkan tiga misi yang jelas dan terarah, dimana salah satunya adalah mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

 

“Total kejadian bencana di tahun 2024 mencapai 3.472, yang kalau kita rata-ratakan, Indonesia dilanda 10 kejadian bencana dalam satu harinya dengan risiko bencana tertinggi berasal dari kejadian bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.” kata Raditya di acara coaching clinic bagi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan tema penguatan strategi percepatan pelaksanaan SPM sub urusan bencana dan sinkronisasi unsur penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan daerah bertempat di Makassar, Rabu (11/6/2025).

 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang diikuti oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari  17 Provinsi di kawasan Timur Indonesia, termasuk 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam menjelaskan, bahwa saat ini, Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tengah berkolaborasi aktif dalam serangkaian forum konsultasi yang krusial untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

 

“Kebijakan penanggulangan bencana yang tepat, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim, dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 281,9 triliun hingga tahun 2024, menegaskan pentingnya integrasi adaptasi dan mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Medrilzam.

 

Lebih lanjut Medrilzam menambahkan bahwa diharapkan melalui kegiatan coaching clinic ini, akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, berbagi praktik baik, serta menyelaraskan langkah - langkah strategis untuk mengintegrasikan unsur penanggulangan bencana secara efektif ke dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dapat berjalan optimal.

 

Pada kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan strategi penguatan implementasi SPM Sub-urusan Bencana melalui pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana atau KENCANA sebagai bagian dari upaya membangun kapasitas berbasis lokal di tingkat daerah. 

 

KENCANA adalah sebuah gerakan yang memberikan kemudahan kepada kecamatan dengan menyesuaikan metode percepatan capaian SPM Sub-Urusan Bencana berdasarkan karakteristik risiko bencana daerah dan potensi sumber daya kecamatan.

 

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri Edy Suharmanto menekankan pentingnya pelibatan kecamatan dalam percepatan pemenuhan SPM Sub-urusan bencana sebagai wujud upaya kolaboratif multi-pihak dan multi-sektoral.

 

Kegiatan coaching clinic tersebut juga turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Pada kesempatan yang sama, Konsul-Jenderal Australia di Makassar Todd Dias mengungkapkan, Pemerintah Australia sangat senang dapat mendukung pemerintah Indonesia, khususnya BNPB, Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS, serta Pemerintah Daerah dari 17 Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan timur Indonesia hari ini.

 

“Melalui kegiatan coaching clinic ini, kami berharap dapat mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan penanggulangan bencana sehingga bangsa Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi bencana,” jelas Todd.

 

Todd menambahkan, coaching clinic ini juga menjadi sebuah forum strategi yang menggunakan metode pertukaran pembelajaran termasuk hasil-hasil yang telah dihasilkan dari Program SIAP SIAGA sehingga dapat mengakselerasi penularan praktik-praktik baik yang dapat direplikasi oleh provinsi lainnya di wilayah Indonesia Timur.