Media Sosial Jadi Kanal Utama Disrupsi Informasi Jelang Pemilu 2024
LAINNYA
May 04 2023, 04.39
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI, Andi Widjajanto mengatakan, media sosial akan memegang peranan kunci dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan menjadi kanal utama bagi disrupsi informasi. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya peningkatan signifikan pada pengguna internet di Indonesia, tapi belum diikuti oleh kematangan publik di ruang digital.
Andi menjelaskan, Penilaian Indeks Keberadaban Digital (digital civility index) yang dirilis Microsoft pada 2021 menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet Indonesia cukup rendah. Keberadaban internet adalah perilaku masyarakat dalam mengakses internet, khususnya media sosial. Indeks ini mencakup risiko penyebarluasan berita bohong, ujaran kebencian, diskriminasi, misogini, cyberbullying, tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, serta tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal.
Menurut laporan tersebut, dari 32 negara yang diukur di tahun 2020, Indonesia menempati peringkat 29. Kondisi ini, lanjut Andi, menunjukkan ruang digital Indonesia sangat rentan terhadap disrupsi informasi yang berpotensi meningkatkan kegaduhan dan kekacauan di masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Kita sekarang benar-benar warna merah dari idealnya kita berada di warna hijau dan biru. Dari skor 5 yang terbaik dan 1 yang terburuk, kita ada pada skor 1 dalam digital civility indeks. Ini PR bersama untuk kita cari solusinya dan paling langsung adalah meningkatkan literasi digital,” kata Andi saat menjadi pembicara utama dalam acara Menangkal Disinformasi Informasi di Tahun Politik yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation, Lembaga Ketahanan Nasional dan Katadata di Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Andi mengatakan, sampai hari ini ada satu platform media sosial di dunia yang semua orang tidak paham bagaimana menentukan trending topik hingga vitalitasnya, yakni TikTok. Tentu saja, lanjut dia, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena dapat menyebabkan terjadinya disinformasi pada satu konten viral yang belum tentu benar keasliannya.
“Jadi misalnya kita lihat TikTok, ketika ketik kata 'Cops di AS', maka akan kita lihat video-video yang sebagian besar isinya tentang kesalahan-kesalahan polisi, yang sebagian besar tentang polisi lalu lintas menyetop pengemudi dengan kesalahan yang kemudian dicari-cari. Kalau kita sering nonton itu, kita akan kesal dengan mereka. Jadi, framingnya langsung kelihatan dan itu yang viral," ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Andi, selain bersumber dari dalam negeri, disrupsi informasi dinilainya juga dapat didorong oleh aktor-aktor eksternal. Sebagai contoh, pada Pemilu Amerika Serikat, Rusia diduga kuat melakukan operasi disinformasi untuk mendorong calon yang dinilai akan menguntungkan kepentingannya.
“Teman-teman tahu intervensi Rusia pada Pemilu Amerika Serikat pada saat terutama Trump menjadi calon presiden dua kali. Intervensi Rusia bisa dibaca dalam laporan National Intelligence Council's Amerika Serikat, tentunya sangat bias Amerika Serikat. Disrupsi informasi ini bukan hanya fenomena Indonesia saja, tapi fenomena global,” kata Andi.
Maka dari itu, Andi mengungkapkan, ada enam strategi yang disiapkan pemerintah guna menangkal disrupsi informasi menjelang Pemilu 2024. Strategi pertama adalah memperluas aksi publik, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima.
Strategi kedua, meningkatkan kemampuan negara untuk bertindak seperti membentuk tim yang bertugas, memantau penyebaran informasi, serta mampu merespons cepat berbagai misinformasi dan disinformasi yang tersebar di berbagai platform. Kemudian, strategi ketiga melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi. Keempat, kolaborasi lintas lembaga untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi yang tersebar di masyarakat.
Kelima, transparansi informasi pemilu, yang mana KPU, Parpol, dan kandidat harus secara reguler merilis aktivitasnya untuk meminimalkan para pihak memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik. Terakhir, kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral untuk memitigasi disrupsi informasi yang bersifat lintas negara.
“Kita harus ngobrol dengan negara-negara lain untuk memastikan pemilu yang ada di Indonesia bisa bebas jujur dan adil tanpa adanya intervensi aktor-aktor luar di Indonesia,” ujarnya.
