Survei: Warga ASEAN Kurang Yakin dengan Urgensi dari Perubahan Iklim
LAINNYA
Sep 22 2023, 08.20
Kurang dari separuh warga negara Asia Tenggara meyakini perubahan iklim memiliki tingkat urgensi yang tinggi bahkan ketika kawasan ini mengalami bencana cuaca ekstrem yang dipicu oleh pemanasan global.
Menurut Southeast Asia Climate Outlook, hanya 49,4 persen responden Asia Tenggara yang mengatakan bahwa mereka memandang perubahan iklim sebagai ancaman serius dan mendesak bagi kesejahteraan negara mereka. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan survey yang sama pada 2021 yang berada di angka 68,8 persen.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hubungan antara masalah-masalah langsung seperti kekurangan energi dan rasa tidak aman dengan dampak iklim, masalah geopolitik, atau masalah-masalah domestic,” tulis laporan tahunan dari ISEAS - Yusof Ishak Institute, dikutip dari laman Channel News Asia.
Survei yang dilakukan selama empat minggu dari bulan Juli hingga Agustus tahun ini, mengumpulkan tanggapan dari 2.225 orang Asia Tenggara di 10 negara di kawasan ini.
Meskipun terjadi penurunan tingkat urgensi iklim, laporan tersebut mencatat adanya kekhawatiran terhadap ketahanan pangan.
Tujuh dari 10 responden menyatakan kekhawatiran yang cukup besar mengenai ketersediaan dan keterjangkauan pangan akibat dampak iklim dalam tiga tahun ke depan, menurut laporan tersebut.
Lebih dari 40 persen responden di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina juga mengkhawatirkan penurunan hasil perikanan yang disebabkan oleh pemanasan laut dan cuaca yang tidak dapat diprediksi.
Berdasarkan survei tersebut, banjir (79,0 persen), gelombang panas (51,4 persen) dan kekeringan (47,6 persen) diidentifikasi sebagai dampak iklim yang paling mendesak terhadap pertanian di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan global, survei ini menemukan bahwa mayoritas responden mengatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan akan metode pertanian yang adaptif terhadap iklim (67,2 persen), peningkatan produksi pangan domestik (56,6 persen), dan investasi agrikultur (63,9 persen).
"Atribusi tanggung jawab terbesar untuk perubahan iklim masih condong ke arah pemerintah nasional, yang menunjukkan bahwa warga negara ASEAN sangat mengharapkan pemerintah mereka berada di garis depan dalam mengartikulasikan visi dan peraturan iklim yang lebih jelas untuk ekonomi mereka," tulis survei tersebut.